AMBON — Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memastikan kebutuhan strategis masyarakat di wilayah kepulauan mendapat perhatian pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan melalui rangkaian kunjungan kerja Bupati Zulkarnain Awat Amir ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P2KPKP) Maluku, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, SH., M.Si., menegaskan kunjungan ini bukan seremonial belaka. “Yang ingin dibangun adalah koordinasi yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Alokasi BSPS 2026 dan Usulan Tambahan untuk 2027
Di sektor perumahan, koordinasi difokuskan pada penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan sanitasi. Pada 2026, Maluku Tengah telah mengantongi alokasi 1.612 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Untuk tahun anggaran 2027, Pemkab telah mengusulkan tambahan 1.059 unit. Usulan ini terus diperjuangkan agar program dapat diperluas seiring dengan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi akan hunian layak.
Air Bersih Jadi Prioritas: dari Banda Besar hingga Pulau Rhun
Isu ketersediaan air bersih menjadi pembahasan paling krusial. Untuk kawasan Kepulauan Banda, Pemkab mendorong solusi jangka panjang dengan penguatan sumber air di Banda Besar. Rencananya, pada 2027 akan ada dukungan pembangunan sumur bor di Banda Neira dan Banda Besar untuk memperkuat ketahanan air warga.
Perhatian serupa diberikan untuk Pulau Rhun dan Pulau Ay. BWS Maluku menyiapkan sejumlah program pada 2027, termasuk pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), jaringan tersier, serta program Water Security for Small Island Development melalui pembangunan ABSAH di kedua pulau tersebut. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang kerap melanda.
Dukungan Infrastruktur untuk Sekolah Rakyat dan Irigasi
Bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, pembahasan mencakup dukungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat, pembangunan reservoir dan IPAL, serta penguatan program Pamsimas dan Sanimas. Perhatian juga diberikan pada langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino.
Di sektor pengelolaan sumber daya air, sejumlah usulan Maluku Tengah telah mendapat tindak lanjut pada 2026. Di antaranya pembangunan jaringan irigasi di Seram Utara Seti dan Seram Utara Kobi serta Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Amahai dan Teon Nila Serua. Pembahasan turut mencakup penanganan talud di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta kebutuhan infrastruktur di kawasan Pelabuhan dan Pasar Banda.
Pelayanan Imigrasi yang Responsif untuk Banda
Dalam pertemuan dengan jajaran keimigrasian, Bupati Zulkarnain mendorong penguatan pelayanan yang menjawab karakteristik daerah kepulauan. Hal ini mencakup mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan konektivitas antarwilayah. Kawasan strategis seperti Banda dinilai membutuhkan tata kelola keimigrasian yang responsif terhadap perkembangan mobilitas orang dan aktivitas ekonomi.
Rahmat menambahkan, karakteristik Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang tidak seragam. “Air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, pelayanan publik, hingga konektivitas merupakan bagian yang saling berkaitan. Karena itu, Pemkab terus membangun kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,” jelasnya.
