AMBON — Persentase penduduk miskin di Maluku Barat Daya mencapai 27,65 persen pada 2025, menjadikannya wilayah termiskin di kawasan Maluku Tenggara Raya. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata Provinsi Maluku yang tercatat 15,25 persen atau sekitar 286,86 ribu jiwa.
Kepulauan Tanimbar menyusul dengan 23,38 persen, disusul Kepulauan Aru 23,10 persen, Maluku Tenggara 21,16 persen, dan Kota Tual 19,39 persen. Seluruh wilayah yang masuk gagasan Maluku Tenggara Raya ini berada di atas angka kemiskinan provinsi.
Kesenjangan Kota dan Desa Makin Melebar
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kemiskinan di perdesaan Maluku mencapai 24,01 persen, sementara di perkotaan hanya 4,80 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu belum mampu menciptakan pemerataan.
Di balik statistik tersebut terdapat masyarakat yang harus menghadapi biaya transportasi antarpulau yang tinggi, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak selalu mudah, serta mahalnya biaya distribusi barang. Keterisolasian geografis menjadi tantangan utama yang tidak bisa diselesaikan dengan program yang bersifat seremonial.
Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Belum Menyentuh Masyarakat?
Ekonomi Maluku sebenarnya tumbuh 4,56 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,16 persen pada triwulan I 2026 secara tahunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik menjadi 74,09 poin pada 2025.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pemerataan membuat angka makro terlihat baik, sementara masyarakat di wilayah tertentu masih merasakan persoalan yang sama. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan tersebut telah menghasilkan perubahan yang cukup cepat bagi warga di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi?
Evaluasi Kepemimpinan Lewerissa Bukan Mencari Kambing Hitam
Kritik terhadap pemerintahan Hendrik Lewerissa harus ditempatkan secara adil. Sebagian besar persoalan kemiskinan di Maluku Tenggara Raya merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung lama, dan data 2025 juga mencerminkan kondisi sebelum dan pada awal pemerintahan saat ini.
Justru karena persoalannya struktural, kepemimpinan gubernur harus diuji dari kemampuannya menghadirkan strategi baru untuk memutus persoalan tersebut. Gubernur tidak cukup mewarisi masalah, tetapi harus menunjukkan bagaimana pemerintahannya akan mengubah struktur ekonomi, memperkuat konektivitas, dan memperluas lapangan kerja.
Evaluasi ini relevan bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi untuk menilai apakah desain pembangunan yang sedang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan. Pemerataan akses terhadap pelayanan dasar menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan kepemimpinan Lewerissa ke depan.
