MALUKU — Kepala Negara menyebut bahwa rekam jejak sejarah peradaban dunia telah membuktikan satu hal: tidak ada bangsa besar yang lahir dari birokrasi yang korup. "Untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup," ujar Prabowo di hadapan para praja.
Integritas Sebagai Syarat Mutlak Birokrasi Unggul
Prabowo menekankan bahwa keberhasilan suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam atau anggaran pembangunan. Faktor penentunya adalah tata kelola pemerintahan yang bersih di tingkat dalam negeri.
"Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil, bangsa akan menjadi makmur, rakyat akan menjadi sejahtera," jelasnya. Ia menggarisbawahi bahwa para praja yang baru dilantik kelak akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola itu.
Visi Berdikari: Tidak Didikte, Tidak Ditipu Bangsa Lain
Dalam pengarahan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Prabowo juga mengingatkan cita-cita besar bangsa yang kerap ia gaungkan: Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri. Ia meminta para calon pemimpin daerah untuk tidak silau dan tunduk pada tekanan asing.
"Saudara-saudara sekalian, cita-cita besar kita adalah Indonesia menjadi negara yang maju dan modern. Negara yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang tidak diatur oleh bangsa lain, tidak didikte oleh bangsa lain, tidak ditipu oleh bangsa lain," tegasnya.
Pesan ini disampaikan di tengah dinamika geopolitik global yang kian ketat. Prabowo ingin memastikan kader pamong praja memiliki loyalitas penuh pada kepentingan nasional, bukan pada kepentingan kelompok atau asing.
Target Kesejahteraan: Tak Ada Rakyat yang Lapar
Lebih jauh, Presiden mengaitkan persoalan integritas dengan tugas konkret para pamong praja di masa depan: menghadirkan kesejahteraan. Menurutnya, jabatan yang akan diemban bukanlah sekadar kekuasaan, melainkan amanat untuk memenuhi hak-hak dasar warga.
"Kita ingin melihat rakyat kita hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Setiap warga negara merasa aman, setiap warga negara mendapat penghasilan yang layak dan cukup. Tidak ada di antara rakyat Indonesia yang lapar," terang Prabowo.
Peringatan keras soal korupsi ini menjadi pengingat bagi 1.204 praja yang akan segera bertugas di berbagai daerah. Sebab, dalam struktur pemerintahan, pamong praja adalah ujung tombak pelayanan publik dan pengelolaan anggaran di tingkat tapak.
