AMBON — Polemik tarif kapal cepat di Maluku Tengah memasuki tahap klarifikasi resmi. Kepala Dishub Provinsi Maluku, Semmy Huwae, menyatakan pihaknya akan memanggil PT Dharma Indah bersama jajaran Dinas Perhubungan Maluku Tengah untuk membuka seluruh mekanisme penetapan harga tiket rute Tulehu–Amahai pulang-pergi (PP).
Rencana pemanggilan tersebut dijadwalkan pada Senin pekan depan. Langkah ini diambil setelah Dishub Maluku menerima banyak pertanyaan dan kritik dari masyarakat terkait besaran tarif yang berlaku di lintas penyeberangan tersebut.
Semmy Huwae mengungkapkan, fokus utama pemeriksaan nanti adalah meminta penjelasan langsung dari operator mengenai mekanisme penetapan harga tiket. Pihaknya ingin memastikan apakah tarif yang berlaku telah sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk klasifikasi layanan yang diberikan kepada penumpang.
“Senin pekan depan kami panggil PT Dharma Indah dan Kadishub Maluku Tengah terkait keterbukaan polemik harga tiket kapal cepat rute Tulehu–Amahai PP,” ujar Semmy saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kamis (6/8/2026).
Dalam keterangannya, Semmy mengaku baru mengetahui bahwa telah ada pembahasan tarif sebelumnya yang melibatkan PT Dharma Indah, Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Temuan ini menjadi salah satu pemicu utama dilakukannya pemanggilan lintas instansi tersebut.
Keterlibatan DPRD Maluku Tengah dalam pembahasan awal menjadi sorotan, mengingat Dishub Provinsi sebagai regulator transportasi tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Ketidakhadiran provinsi dalam forum itu membuat Dishub Maluku ingin menelusuri lebih jauh hasil kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
Pemanggilan ini diharapkan mampu menjawab keraguan publik mengenai transparansi tarif kapal cepat yang melayani rute strategis penghubung Pulau Ambon dan Pulau Seram. Masyarakat pengguna jasa menanti kejelasan apakah tarif yang berlaku saat ini akan ditinjau ulang atau tetap dipertahankan dengan dasar regulasi yang kuat.