DOBO — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah menyusun peta kebutuhan guru berbasis data riil di lapangan. Langkah ini diambil menyusul masih adanya sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, sementara di wilayah lain terjadi penumpukan pendidik.
Plh Sekda Kepulauan Aru, Adolof Pokar, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan guru yang merata. Menurutnya, kebijakan yang diambil tanpa data valid hanya akan melahirkan solusi yang tidak tepat sasaran.
"Kita tidak bisa merencanakan pembangunan pendidikan dengan baik tanpa data yang akurat. Data menjadi fondasi dalam setiap kebijakan yang akan diambil," ujarnya.
Kegiatan yang diselenggarakan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) ini memiliki tiga target utama. Pertama, menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya data mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan.
Kedua, menghitung ulang kebutuhan guru berdasarkan jumlah rombongan belajar, rasio guru terhadap peserta didik, serta beban kerja aktual di masing-masing sekolah. Ketiga, memetakan sebaran tenaga pendidik untuk mengidentifikasi daerah yang kekurangan maupun kelebihan guru.
Pemetaan ini mencakup sekolah negeri, swasta, satuan PAUD, hingga lembaga pendidikan nonformal dan kesetaraan. Dengan begitu, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan objektif dan bisa langsung ditindaklanjuti.
Pokar mengakui bahwa pemerataan guru masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kepulauan Aru. Sejumlah sekolah masih kekurangan guru kelas, guru mata pelajaran tertentu, hingga tenaga administrasi.
"Melalui kegiatan ini kita berharap lahir rekomendasi yang objektif, adil, dan dapat ditindaklanjuti bersama sehingga penataan guru dan tenaga kependidikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan," ungkapnya.
Ia meminta seluruh kepala sekolah yang hadir menyampaikan data secara jujur dan apa adanya. Komunikasi antarjenjang pendidikan dan antarwilayah juga perlu dibangun agar hasil sinkronisasi benar-benar mencerminkan kondisi nyata.
Data yang terkumpul dari kegiatan ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi. Pokar menegaskan bahwa hasil pemetaan akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan serta penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga non-ASN di sektor pendidikan.
"Pendidikan yang berkualitas tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat agar layanan pendidikan semakin merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Kepulauan Aru," tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aris Gainau, Sekretaris Dinas Yadi Wibowo, serta narasumber dari BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda. Para peserta terdiri dari kepala sekolah TK, SD, dan SMP yang tersebar di gugusan pulau-pulau Kabupaten Kepulauan Aru.