AMBON — Aktivasi tersebut mencakup 116 kabupaten dan kota dengan sasaran utama wilayah 3T serta daerah berprevalensi stunting tinggi. Dari 480 SPPG yang diaktivasi, 211 di antaranya merupakan mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
Dapur-dapur itu tersebar di Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Maluku Baru Layani 31 Persen dari Target 770 Ribu Penerima Manfaat
Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menyebut Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226 ribu penerima manfaat. Dengan sasaran sekitar 770 ribu penerima manfaat, cakupan pelayanan baru mencapai sekitar 31 persen.
"Pengoperasian 20 SPPG tambahan diperkirakan dapat melayani sekitar 26 ribu penerima manfaat," ujar Rufriyanto di sela-sela kegiatan.
Penambahan itu diharapkan meningkatkan cakupan layanan MBG di Maluku hingga sekitar 34 persen secara bertahap.
Setda Maluku: Warga 3T Sudah Menunggu Lebih dari Setahun
Asisten I Setda Maluku Faradilla Attamimi mengapresiasi aktivasi tersebut karena dinilai membuka kembali ruang pelayanan MBG setelah lebih dari satu tahun menunggu. Menurutnya, masyarakat di wilayah 3T membutuhkan akses makanan bergizi.
Faradilla menyebut persoalan ketidakcukupan gizi dan stunting masih menjadi tantangan di Maluku. Karena itu, tambahan dapur dinilai penting bagi daerah yang selama ini sulit dijangkau layanan pangan bergizi.
Dapur Baru Tidak Langsung Beroperasi Penuh
BGN memperkirakan dapur-dapur yang baru diaktivasi tidak langsung beroperasi penuh pada hari yang sama. SPPG akan menjalani tahapan persiapan teknis sebelum diproyeksikan mulai beroperasi penuh sekitar tiga hingga empat minggu setelah aktivasi.
Sejumlah tahapan itu mencakup penyiapan peralatan, penataan tenaga kerja, hingga pemetaan penerima manfaat di tiap wilayah. BGN menargetkan seluruh SPPG yang diaktivasi dapat melayani sesuai jadwal yang ditetapkan.
Bagi Maluku, penambahan 20 dapur menjadi bagian dari upaya mengejar cakupan layanan yang masih jauh dari target. Pemerintah provinsi diminta menyiapkan dukungan teknis agar operasional SPPG baru tidak tersendat.
