BULA — Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Achmad Quadri Amahoru, memimpin forum yang mempertemukan sejumlah kepala perangkat daerah dengan jajaran BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Forum itu membahas dua hal utama: validitas data kepesertaan JKN dan kesiapan anggaran daerah. Keduanya dinilai menentukan apakah status UHC Prioritas yang sudah dicapai bisa dipertahankan.
Dalam arahannya, Achmad meminta seluruh OPD tidak menangani data kepesertaan secara asal-asalan. Ia menyebut akurasi data dan ketersediaan anggaran sebagai dua syarat utama keberlanjutan program.
"Seluruh OPD agar secara serius memperhatikan akurasi data kepesertaan dan ketersediaan anggaran untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang telah kita raih," ujar Achmad.
Selain soal data dan anggaran, Pemkab Seram Bagian Timur menyoroti proses administrasi pendaftaran peserta yang selama ini dianggap memakan waktu. Achmad menyebut pemerintah berupaya memberi layanan kesehatan seoptimal mungkin kepada warga.
Ia mengusulkan pembentukan grup percakapan sebagai sarana koordinasi antarinstansi. Tujuannya agar proses administrasi pendaftaran peserta bisa berjalan lebih mudah dan cepat.
"Kami berupaya memberikan layanan kesehatan yang seoptimal mungkin kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan pembentukan grup percakapan sebagai sarana koordinasi agar proses administrasi pendaftaran peserta dapat berjalan lebih mudah dan cepat," ucap Achmad.
Kepala Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur, Sumarno Sagala, menilai capaian kepesertaan JKN bukan sekadar urusan administrasi kesehatan. Menurutnya, angka itu berkaitan langsung dengan rencana pembangunan daerah, terutama di sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
"Capaian tingkat kepesertaan Program JKN ini juga akan kami jaga karena berkaitan dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, khususnya dalam peningkatan akses kesehatan, mutu layanan kesehatan, dan perlindungan sosial masyarakat," ujar Sumarno.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, Sidik Rumalowak, memaparkan langkah yang sudah ditempuh pihaknya untuk menaikkan cakupan kepesertaan. Salah satunya mempercepat penerbitan Nomor Induk Kependudukan melalui kerja sama dengan puskesmas.
Sidik berharap percepatan itu membuat cakupan kepesertaan tetap bertahan di atas 100 persen. Ia juga mengusulkan pembentukan tim koordinasi percepatan pendaftaran peserta sebagai langkah implementasi UHC Prioritas di daerah tersebut.
"Salah satu upaya yang telah kami tempuh untuk meningkatkan kepesertaan Program JKN adalah melakukan percepatan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui kerja sama dengan puskesmas. Dengan langkah tersebut, kami berharap cakupan kepesertaan dapat terus dipertahankan di atas 100 persen," kata Sidik.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Indira Azis Rumalutur, menyoroti sisi lain dari keberlanjutan program: pemenuhan Janji Layanan JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Menurut Indira, janji layanan itu merupakan komitmen fasilitas kesehatan kepada peserta.
Komitmen tersebut disampaikan lewat media informasi seperti spanduk, poster, maupun banner yang mudah terlihat masyarakat. BPJS Kesehatan berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur ikut mengawal pemenuhannya.
"Janji Layanan JKN harus menjadi komitmen bersama yang terus kita kawal agar peserta JKN di Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pemenuhan Janji Layanan JKN di FKTP maupun rumah sakit demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta," harap Indira.
Forum itu turut dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidik Rumalowak bersama sejumlah pejabat perangkat daerah lainnya. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti lewat pembentukan tim koordinasi dan grup percakapan antarinstansi.