AMBON — Pernyataan itu disampaikan Sadali saat membuka Pelantikan dan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku untuk periode 2026-2028 di Amon, Minggu. Ia menekankan bahwa kapasitas intelektual dan semangat kritis yang dimiliki mahasiswa menjadi modal utama dalam mendorong percepatan pembangunan di provinsi kepulauan ini.
Menurut Sadali, mahasiswa berada di posisi yang unik. Di satu sisi mereka dekat dengan persoalan riil yang dihadapi warga, di sisi lain mereka punya akses untuk berdialog dengan pengambil kebijakan. "Pada satu sisi, mahasiswa menjadi kaki tangan masyarakat, dan pada sisi yang lain, mahasiswa akan menjadi rekan pemerintah dalam upaya menyukseskan berbagai program pemerintah," ujarnya.
Ia menambahkan, peran tersebut harus dijalankan dengan tetap menjaga sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah, bukan justru menciptakan jarak.
Sadali mengingatkan bahwa perkembangan zaman menuntut mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi pengkritik kebijakan. Lebih dari itu, mereka dituntut mampu menawarkan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan melahirkan pemikiran baru dan mendorong inovasi. Sementara sebagai kontrol sosial, mahasiswa berkewajiban mengawal jalannya pembangunan dengan kritik yang objektif dan berbasis data.
"Jadilah pribadi yang cerdas tanpa paksaan dan kritis tanpa menjatuhkan. Mahasiswa harus mampu memberikan kritik yang membangun, sekaligus menawarkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," tegas Sadali.
Posisi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil dinilai efektif menjadi penghubung antara pemerintah dan warga. Lewat peran ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga bisa terlibat langsung dalam merumuskan program yang sesuai dengan kondisi daerah.
Sadali berharap organisasi kemahasiswaan seperti IMM dapat mengembangkan program kerja yang inovatif dan realistis. Fokus kegiatannya bisa diarahkan pada bidang sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas generasi muda.
"Pemerintah Provinsi Maluku terbuka untuk terus membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.
Di akhir arahannya, Sadali mengingatkan agar peningkatan kapasitas intelektual mahasiswa berjalan seiring dengan penguatan nilai moral dan keagamaan. Khusus untuk kader IMM, nilai-nilai keislaman yang dipegang organisasi harus diwujudkan dalam gerakan yang inklusif dan damai.
"IMM harus mampu menghadirkan gerakan mahasiswa yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tingkatkan kualitas dan kapasitas diri agar mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan di Maluku," pungkasnya.