MALUKU — Pemerintah memberi lampu hijau bagi sektor swasta untuk ikut membangun konektivitas kereta api di dua pulau besar Indonesia. Mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada KAI ini menjadi titik awal dari rangkaian panjang pembangunan infrastruktur yang menelan biaya tidak sedikit.
Dudy menyadari betul bahwa proyek ini tidak bisa berjalan sendiri. "Kita menindaklanjuti apa yang disampaikan Presiden, itu kita sudah berkoordinasi dengan KAI. KAI sudah menyiapkan roadmap-nya nanti kemudian dari situ kita berharap bahwa ada investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang apa untuk menggarap Trans Sumatra dan Trans Kalimantan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Tantangan terbesar ada di Kalimantan. Berbeda dengan Sumatra yang sebagian jalur kereta logistiknya sudah beroperasi dan tinggal menyambungkan segmen-segmen yang ada, pembangunan di Kalimantan harus dimulai dari titik paling awal.
"Kalau Trans-Sumatra kan sebagian sudah tersedia tinggal kita sambung-sambungkan. Kalau Trans-Kalimantan memang kita harus mulai dari nol," kata Dudy.
Perbedaan tingkat kesiapan ini pun memengaruhi minat investor. Untuk Sumatra, KAI dinilai paling berminat mengembangkan jalur logistik yang sudah ada. Sementara untuk Kalimantan, ketertarikan justru datang dari investor asing.
"Saya lihat sih sepertinya kalau Sumatra logistiknya KAI yang lebih berminat untuk mengembangkannya. Kalau di Kalimantan sepertinya dari China maupun Rusia yang berminat," beber Dudy.
Sebagai induk holding BUMN, Badan Pengelola Investasi Danantara dipastikan terlibat dalam proses perhitungan kelayakan proyek ini. Komunikasi antara KAI dan Danantara sudah berjalan, meskipun angka pasti investasi belum final.
"Kalau komunikasi sudah. Mereka pasti sedang mencoba untuk menghitung, kemudian nanti akan menyampaikan proposal ke kita ya," ujar Dudy.
Ketertarikan China dan Rusia sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sebelumnya sudah pernah menjajaki kerja sama dengan Rusia, dan kini China masuk dalam daftar calon investor potensial. Namun, pemerintah belum bisa memastikan kapan kedua negara tersebut akan merealisasikan komitmennya.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menegaskan bahwa fokus pengembangan jalur kereta Trans-Sumatra bukanlah kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang identik dengan pembangunan properti komersial. Prioritasnya justru pada penciptaan pusat integrasi antarmoda yang aman, nyaman, dan mudah diakses publik.
"Saya tidak bicara TOD. Tapi bentuk simpul yang terintegrasi. Bisa hub dan lain-lain. TOD itu begitu bangunan tambahan lainnya, bisa hotel, bisa apa, justru kawasan pabrikan, gitu. Saya bicara simpulnya nih, suatu simpul integrasi," jelas Risal.
Titik-titik simpul transportasi baru ini akan dirancang sesuai kebutuhan dan karakteristik tiap daerah di Sumatra. Tujuannya, kelancaran perpindahan penumpang dan barang bisa tercipta secara optimal, bukan sekadar membangun stasiun megah tanpa fungsi yang jelas.
Proyek kereta Trans-Sumatra dan Trans-Kalimantan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas konektivitas perkeretaapian nasional. Jika terealisasi, dua koridor ini bakal mengubah peta distribusi logistik dan mobilitas orang di luar Jawa, sekaligus menunggu kepastian investor yang siap menanamkan modalnya.